Musyawarah Desa Menindaklanjuti surat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Nomor: 400.9.11.1/921/PFM tentang permohonan data untuk Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk

tahun 2025 bersama Pemerintah Desa Panambangan, Ketua dan Anggota BPD, Ketua RT dan RW, Koordinator & Anggota Puskesos Desa Panambangan.

 

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah sebuah sistem informasi yang penting dalam pengelolaan program kesejahteraan sosial di Indonesia. DTKS bertujuan untuk memberikan data yang akurat dan terkini mengenai masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial, sehingga pemerintah dan lembaga terkait dapat mengoptimalkan penyaluran bantuan. Data ini mencakup informasi demografis, kondisi ekonomi, dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

 

Adapun tujuan dan manfaat DTKS adalah :

• Penyaluran Bantuan yang Efektif: Dengan adanya DTKS, pemerintah dapat menargetkan penyaluran bantuan sosial kepada individu dan keluarga yang benar-benar membutuhkan. Ini membantu mengurangi kebocoran dan memastikan bahwa bantuan tepat sasaran.

• Pengambilan Keputusan yang Berbasis Data: Data yang ada dalam DTKS dapat digunakan untuk analisis dan perencanaan program-program kesejahteraan sosial. Ini mendukung pembuatan kebijakan yang lebih efektif.

• Peningkatan Transparansi: DTKS membantu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara untuk program sosial. Dengan data yang jelas, masyarakat dapat mengawasi dan memberikan masukan terhadap program-program tersebut.

Jadi, kesimpulannya DTKS adalah alat yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia. Dengan data yang akurat dan terkini, program-program bantuan dapat lebih efektif dan efisien. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dengan komitmen bersama, DTKS dapat berkontribusi signifikan dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Maka dengan ini, Kuwu Panambangan bersama Ketua BPD, Ketua RW dan RT di masing-masing wilayahnya, melakukan musdes terkait pemutakhiran data DTKS, dan di tandatangani bersama.